Diduga Sarat Korupsi,Jaksa Bidik Pengelolaan Anggaran di BPBD TTU

NusraInside- Pengelolaan Anggaran pada badan penanggulangan bencana daerah(BPBD) kabupaten TTU diduga kuat beraroma korupsi.

Itu untuk pengelolaan anggaran yang berasal dari DPA BPBD TTU serta pengelolaan anggaran penanggulangan bencana badai Seroja beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Resep Oseng Daun Pepaya Campur Daun Singkong dan Ikan Asin,Lezatnya Bikin Nambah

Data yang berhasil dihimpun media ini dari sumber terpercaya menyebutkan,jumlah anggaran yang diduga kuat dikorupsi pada instansi yang kini dipimpin Yosefina Lake itu ditaksasi mencapai Rp 600 juta lebih.

Jumlah dana yang diduga dikorupsi tersebut bersumber dari sejumlah item kegiatan yang dikelola pada instansi tersebut.

Itu mulai dari honor serta belanja sekretariat pada tenaga pendamping kabupaten , honor tenaga pendamping teknis serta KMPS pada program bantuan rumah untuk korban bencana Seroja.

Dana untuk pemulangan 1 orang PNS pada BPBD yang memasuki usia pensiun,belanja paket pengiriman barang dari Jakarta ke Kefamenanu serta honor TPK dan sekretariat TPK dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana.

Selain itu ada juga pengadaan beras sebanyak 2 ton,biaya tagihan telepon serta belanja pemeliharaan peralatan kantor.

Baca Juga: Cegah Penyebaran Rabies, Satu Desa Di TTS Diisolasi

Informasi lainnya yang berhasil dihimpun media ini menyebutkan Florensia Neonbeni selaku bendahara BPBD TTU pada 17 April 2023 lalu telah membuat dan menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak(SKTJM) untuk segera menyelesaikan temuan penyelewengan dimaksud dalam kurun waktu 40 hari.

Namun hingga batas waktu berakhir Florensia tak kunjung menuntaskan kewajibannya untuk menyelesaikan temuan penyelewengan anggaran dimaksud.

Baca Juga: Penyaluran Dana Desa di NTT Capai Rp672,02 Miliar

Kasi Intel Kejari TTU Hendrik Tiip saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya,Rabu 31 Mei 2023 membenarkan jika saat ini pihaknya tengah mendalami dugaan korupsi pada pengelolaan anggaran di BPBD TTU.

Itu baik untuk anggaran yang bersumber dari DPA BPBD TTU tahun 2020 hingga 2022 serta dana yang bersumber dari APBN untuk penanggulangan korban badai Seroja.

Untuk kepentingan penyelidikan kasus tersebut,jelas Hendrik,sudah terdapat sejumlah pihak yang diperiksa.